Data Export

Filter data sesuai kebutuhan, kemudian klik tombol Apply.

Untuk mengunduh data, klik tombol CSV yang terletak di bagian paling bawah.

Displaying 971 - 980 of 1201

Min

Max

Provinsi

Jenis kekerasan

Tanggal Kejadian	Kekerasan	Kota/Kab	Deskripsi
12-02-2010	Pemukulan	Kab. Padang Lawas utara	Dian Ade mengalami luka akibat dipukul tongkat oleh anggota Brimob DIY saat menjadi kerusuhan antara sporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di studio Mandala Krida Yogyakarta.
06-02-2010	Pelarangan liputan	Kab. Pasaman Barat	Melarang pengambilan gambar bayi yang diduga korban malpraktik di ruang rawat inap ruang rindu b lantai 3 rsup adam malik medan.
30-01-2010	Ancaman Pembunuhan	Kota Bukittinggi	Terkait pemberitaan tentang kasus Korupsi di kota Pagaraalam Sumatera Selatan
28-01-2010	Pemukulan	Kab. Kepulauan Sula	Kejadian berlangsung saat wawancara dengan warga lainnya dalam sebuah aksi amuk masa terkait rencana penutupan tambang emas illegal di Sekotong/ desa pelangan, kecamatan Sekotong, Lombok Barat
25-01-2010	Menghalangi Liputan	Kab. Solok	Tidak memperboleh kan ketika mengambil gambar pembangunan jembatan Andalas, Simpang Haru pada Senin (25/1) pukul 11.00 WIB.
06-01-2010	Pemidanaan	Kota Bandung	Kepala Dinas di Pemerintah Bantaeng tidak terima dengan berita yang ditulis Mahbub yang berjudul SKPD sperti "pelacur" anggaran.
29-12-2009	Penganiayaan		terjadi saat meliput Demo mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG), menolak kedatangan wakil presiden Boediono di Gorontalo yang berlangsung Ricuh.
23-11-2009	Pemblokiran		Depkom Info memblokir sistem blogspot karena sedang filtering terhadap berkembangnya isu sara di blogspot
21-11-2009	Pemanggilan		Kompas dan Sindo dipanggil terkait pemberitaan tanggal 4 November 2009 tentang rekaman dugaan rekayasa kasus Bibit-Chandra yang diputar di Mahkamah Konstitusi.Pemanggilan ini didasarkan pada laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2009 tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana yang
05-11-2009	Larangan peliputan		Pemerintah Kabupaten Kediri melarang media massa meliput kegiatan pembangunan gedung pertemuan (convention hall) senilai Rp 51 Miliar. Larangan itu dikeluarkan menyusul banyaknya kritikan terhadap bangunan super megah itu oleh masyarakat dan Dewan.