Skip to main content

Data Export

Filter data sesuai kebutuhan, kemudian klik tombol Apply.

Untuk mengunduh data, klik tombol CSV yang terletak di bagian paling bawah.

Displaying 871 - 880 of 1216
Tanggal Kejadian Kekerasan Kota/Kab Deskripsi
Pemukulan Kota Ambon Terkait pemberitaan Harian Bongkar mengenai dugaan penipuan proyek dan penyalahgunaan anggaran pembuatan kolam senilai Rp 3,4 miliar yang terletak di lahan warga di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
Menghalangi Peliputan Kota Payakumbuh Menghalangi para wartawan yang sedang meliput antrean Pembeli BBM yang sangat panjang di SPBU satu-satunya di Bungku.
Ancaman Kab. Dairi Ancaman terjadi ketika sejumlah wartawan meliput kelanjutan pertikaian antara gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan berlatar belakang agama dengan para warga Solo di Gandekan, Jebres. Para wartawan yang meliput kelanjutan peristiwa itu mendapat ancaman dan diusir, dilarang meliput.
Penyerangan Kantor Kab. Dairi Harun meliput perkelahian massal antara gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan berlatar-belakang agama dengan para warga Gandekan, Jebres, Solo.
Pengrusakan Kamera Kota Batam Pelaku keberatan jurnalis melakukan peliputan Rapat paripurna di ruang rapat kantor lama DPRD Kab.Buton yang bertempat di Jl.Dayanu Ikhsanuddin, Poros Bandara Betoambari Kota Baubau ricuh karena sesama anggota DPRD Kabupaten Buton berdebat.
Pelarangan Liputan Kab. Kupang Menghalangi pemberitaan terkait aspirasi tuntutan dialog dan referendum di Papua. Tiga wartawan media lokal
di Provinsi Papua Barat mengaku, ditekan jika menulis berita yang 
sifatnya kritis tentang politik, hukum, dan pelanggaran hak asasi 
manusia serta tahanan politik.
Penyerangan Kantor Kab. Bengkalis Tidak diketahui. Situs Beritasatu.com diserang peretas Situs beritasatu.com dibajak peretas tidak dikenal pada 26
Penahanan Kab. Minahasa Tenggara terkait dengan klipingan Koran yang ber judul
Ancaman Kab. Minahasa Utara terkait pemberitaan tentang proyek jalan fiktif
Penyerangan Kantor Kota Bandar Lampung Massa yang berjumlah sekitar 100 orang menduduki kantor RRI Gorontalo, memaksa mengambil alih ruang studio siaran untuk membacakan pernyataan sikap mereka yang menolak hasil paripurna DPR RI yang mengesahkan UU APBN-P, khususnya pasal 7 ayat 6a, terkait kebijakan kenaikan BBM.