Advokasi | Data Kekerasan Tim Advokasi AJI Indonesia

Mengantisipasi Tantangan di Lapangan

Semakin hari dunia menjadi semakin berbahaya bagi jurnalis, begitu ditulis oleh Committee to Protect Journalists (CPJ). Pernyataan tersebut benar adanya apabila kita melihat data global kekerasan terhadap jurnalis yang terus meningkat. CPJ mengatakan rata-rata terdapat 30; jurnalis di dunia yang terbunuh setiap tahunnya. Dan hampir sembilan dari sepuluh kasus pembunuhan terhadap jurnalis tersebut berakhir tanpa ada hukuman kepada pelaku. Kekerasan, ancaman dan pelecehan terjadi pada ratusan jurnalis setiap tahunnya menurut CPJ.
 
Senada dengan laporan tersebut, UNESCO dan International Federation of Journalists (IFJ) juga menyebutkan adanya tren peningkatan kekerasan terhadap jurnalis. Dalam laporannya, dua organisasi tersebut mengatakan terdapat 825; jurnalis dan pekerja media yang dibunuh selama sepuluh tahun terakhir. Mayoritas korban dari adalah jurnalis yang tidak bertugas meliput peperangan. Serangan kepada awak media justru banyak terjadi di area non-konflik. Menurut laporan tersebut penyerangan sering dilakukan geng kriminal, paramiliter, petugas keamanan dan polisi.
 
Tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis ini juga terjadi di Indonesia. Pada 2017;, Aliansi Jurnalis Independen mencatat setidaknya 60; kekerasan terhadap jurnalis—baik berupa kekerasan fisik, pengusiran atau pelarangan liputan, ancaman kekerasan atau teror, perusakan hasil peliputan dan pemidanaan jurnalis. Angka ini adalah angka kekerasan tertinggi kedua selama sepuluh tahun terakhir.
 
Data kekerasan terhadap jurnalis pada 2017; menunjukkan kasus kekerasan terbanyak berupa kekerasan fisik, yaitu 30; kasus. Permasalahan ini seperti mengulang tahun 2016;. Dua tahun lalu jenis kekerasan terbanyak berupa kekerasan fisik (36; kasus), sedangkan tahun 2015; kasus kekerasan fisik tercatat 20; kasus. Jenis kekerasan terbanyak kedua adalah pengusiran atau pelarangan jurnalis ketika melakukan liputan, yaitu sebanyak 13; kasus. Di tahun 2016; jenis ini juga menempati urutan kedua dalam jumlah, yaitu 18; kasus. Sedangkan jenis kekerasan terbanyak ketiga adalah ancaman kekerasan atau teror, yang jumlahnya 6 kasus.
 
Dari beragam kasus kekerasan 2017; itu, pelaku kekerasan terbanyak adalah warga, yaitu sebanyak 17; kasus. Ini memang bukan fenomena yang sepenuhnya baru. Pada tahun 2016;, kasus kekerasan yang dilakukan warga mencapai 26; kasus, tahun 2015; sebanyak 17; kasus, 2014; sejumlah 10;, dan 2013; berjumlah 13; kasus. Jadi, dalam lima tahun ini, warga menajdi pelaku kekerasan terbanyak. Sedangkan pelaku kekerasan kedua terbanyak di tahun 2017; adalah Polisi (15; kasus) dan pejabat pemerintah atau eksekutif (7 kasus).
 
Tapi jika dilihat lebih dalam, berdasarkan kluster latar belakang peran pelaku dalam sistem bernegara, aparatur penyelenggara negara menjadi pelaku terbanyak dalam kasus kekerasan terhadap terhadap jurnalis. Aparat penyelenggara negara ini termasuk di dalamnya eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah, polisi, Satpol PP, tentara. Persentasenya mencapai 55; persen dari total kasus sepanjang 2017;.
 
Kondisi ini tentu memprihatinkan. Penyelenggara negara seyogyanya menjadi garda depan pelaksana konstitusi, yang memahami pekerjaan jurnalis dan penyelesaian sengketa pemberitaan, sesuai diatur dalam UU Nomor 40; Tahun 1999;. Tapi harapan itu masih jauh dari harapan. Kluster pelaku lain yang perlu diantisipasi adalah kekerasan atau serangan massa teroganisasi, seperti pada kasus kartun Tempo (2018;), intimdasi pada redaksi Kompas TV dan Jakarta Post beberapa tahun lalu.
 
Di sisi lain media pengaruh perkembangan teknologi, model bisnis media juga berubah. Banyak media memilih melakukan efisiensi dengan melibatkan jurnalis freelance untuk melakukan liputan, dari isu tentang kecelakaan hingga liputan di wilayah konflik. Problemnya meski mereka mengantongi kartu pers, status mereka tetap sebagai freelance.
 
Mereka bekerja berdasarkan kontrak, tidak mendapatkan pendidikan atau training yang memadai dan pendampingan minim ketika mengalami kekerasan. Jurnalis freelance ini seringkali bertanggung jawab pada diri mereka sendiri ketika melakukan peliputan dari persiapan, peralatan, hingga jaminan kesehatan.
 
Kondisi yang sama juga dialami jurnalis warga. Perkembangan teknologi digital saat ini, memungkinkan munculnya jurnalis yang bekerja untuk diri atau medianya sendiri. Tanpa pemahamanan yang cukup tentang prosedur keselamatan, risiko jurnalis yang bekerja untuk dirinya sendiri ini sama besarnya seperti jurnalis freelance ketika melakukan peliputan khusus yang berbahaya. Mereka juga berisiko mengalami kekerasan dan kondisi bahaya.
 
Berdasarkan data di atas, AJI Indonesia menganggap sangat penting bagi organisasi untuk menyusun sebuah panduan keselamatan melakukan peliputan untuk jurnalis. Panduan ini disusun Bidang Advokasi AJI dengan menerjemahkan sumber dari CPJ, UNESCO, IFJ dan Reporters Without Borders (RSF) dengan dukungan Internews. Konten panduan ini juga disesuaikan dengan kondisi lokal di Indonesia dan pengalaman advokasi yang dilakukan AJI selama ini.
 
Panduan ini adalah pegangan bagi jurnalis lokal dan internasional dengan level pengalaman peliputan beragam ketika melukukan peliputan yang di Indonesia. Perlu dipahami dalam setiap kondisi, bisa jadi diperlukan kombinasi langkah-langkah dalam panduan ini. Panduan ini juga akan dilengkapi dengan informasi dasar hingga kompleks pengamanan teknologi digital.
 
Penyempurnaan panduan ini akan terus dilakukan sesuai dengan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

ShareThis Copy and Paste